Macam-macam Bahan Setengah Jadi Hasil Peternakan & Perikanan

Yang dimaksud dengan bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan.

Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi.

Beberapa bahan setengah jadi di simpan lama dalam kondisi beku seperti; baso, sosis, nugget atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering seperti; dendeng, telur asin dan abon, dengan demikian dapat makan atau diolah kembali kapan saja.

Olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi adalah :

1. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan 
2. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. 
3. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. 
4. Dapat dikemas lebih ringkas.
5. Menghemat ruangan dalam penyimpanan. 
6. Mengurangi biaya dalam penyimpanan. 
7. Tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas.

Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi, antara lain:

1. Dendeng cumi
Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional
hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain kemudian dikeringkan. Dendeng cumi-cumi juga merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor dan besi serta memiliki kelebihan yaitu masa simpannya lebih lama.

2. Baso ikan
Baso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan Tuna, surimi, udang, kakap dan marlin. Diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu istimewa masing-masing mempunyai rasa khas. Baso ikan sangat nikmat dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat.

3. Terasi udang
Terasi udang atau disebut juga belacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon atau udang yang berukuran
kecil. Udang rebon yang telah direbus lalu digiling dan ditambahkan garam kemudian difermentasi/diragikan, lalu dijemur agar kadar air menjadi rendah, kemudian digiling kembali hingga dapat dibentuk menjadi bentuk-bentuk umum terasi.

4. Tepung rumput laut
Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung,
dengan pengolahan menjadi tepung karagenan rumput laut, akan lebih praktis dalam penggunaan dan penyajiannya. Tepung karagenan rumput laut ini sangat besar peranannya terutama sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan), thickener (bahan pengental), gelling agent (pembentuk gel), pengemulsi dan lainlain. Sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obatobatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya.

5. Telur asin
Telur Asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan
(diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak). Kebanyakan Telur yang diasinkan adalah telur itik.  Telur Asin yang dinilai berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan, kering (jika digigit tidak mengeluarkan cairan), tidak menimbulkan bau amis, dan rasa asin tidak menyengat, tekstur berminyak.

6. Dendeng daging
Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui
dengan saus asam, asin atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. .
Dendeng termasuk makanan berbentuk lempengan. Bumbu yang digunakan dalam pembuatan dendeng adalah garam dapur, gula merah, dan rempah-rempah. Garam dapur merupakan bahan pemberi cita rasa dan pengawet pada makanan karena dapat menghambat pertumbuhan jasad renik.

7. Kornet
Kornet daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu, produk ini tersedia dalam kema san kaleng atau sachet. Daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet kemudian dikalengkan, dapat disimpan pada suhu kamar sekitar dua tahun. Daging kornet dapat dihidangkan sebagai campuran perkedel, telur dadar, mi rebus, pengisi roti, serta makanan lain.

8. Keju
Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau maupun susu kambing. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai cara. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah susu bubuk dan yogurt (plain youghurt).

LEMBAR KERJA-1 (LK-1)
Laporan Observasi dan Wawancara
Nama makanan : Bakso Rudal
Bahan setengah jadi : Bakso
Bahan lainnya : Daging cincang, telur

Langkah-langkah pembuatan: (berikan gambar untuk setiap langkahnya)

1. Siapkan bahan-bahan seperti : 1/2 kg daging sapi, 50 gram tepung kanji, 2 sendok bawang putih yang sudah di haluskan, 5 sendok bawang merah yang sudah di haluskan, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 40 gram es batu, dan 2000 ml air
2. Masukan daging sapi, tepung kanji, bawang putih, bawang merah, garam, giling hingga merata
3. Tambahkan es terus giling kembali
4. Tambahkan air jika adonan masih padat dan belum bisa di bentuk.
5. Rebus air dalam panci hingga mendidih di atas kompor.
6. Buat adonan menjadi bakso dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa sampai adonan habis, kemudian masukan dalam air yang mendidih tadi hingga bakso timbul di permukaan air, kemudian angkat dan tiriskan.

Demikianlah Macam-macam Bahan Setengah Jadi Hasil Peternakan & Perikanan

√ Usaha-usaha Mempertahankan Kemerdekaan Diberbagai Daerah

Usaha mempertahankan kemerdekaan diberbagai daerah - Seiring dengan terbentuknya negara dan pemerintahan Indonesia, di berbagai daerah juga terbentuk pemerintahan. Bahkan, mereka telah berjuang sebelum pemerintahan di daerah itu terbentuk. 

Demikianlah, upaya pemerintah di daerah Jakarta dalam menghadapi masuknya kembali bangsa Belanda.

1. Pemerintahan di Kalimantan Selatan

Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan Selatan direalisasikan dengan dikeluarkannya maklumat pendirian pemerintah Republik tanggal 10 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Pangeran Musa. Kegelisahan segera dirasakan rakyat setelah pada bulan itu juga NICA memberlakukan Staat van Oorlog en Beleg (SOB), yaitu permakluman keadaan darurat perang. Berbagai penangkapan mulai dilakukan dengan sasaran utama merebut kekuasaan. Untuk mencegah timbulnya kerusuhan, para pemuka mengadakan perundingan di kantor gubernur. Mereka berhasil membuat resolusi yang disampaikan kepada Residen Obermann, yang isinya antara lain berisi kegelisahan mulai melanda rakyat karena Belanda merebut kekuasaan dari tangan orang Indonesia dan bertindak kejam. Oleh karena itu, rapat mengusulkan mengizinkan pengibaran bendera Merah Putih, mencegah kekejaman militer, melepaskan tahanan politik, mengadakan perundingan di
”Majelis Pemuka Rakyat”, dan menetapkan pegawai dalam pangkatnya. Namun, dari usulan itu hanya pengibaran bendera yang tidak diizinkan oleh residen.
 

Meskipun telah ada perundingan, tentara NICA tetap bernafsu mengadakan pembersihan untuk bisa menegakkan kembali jajahannya. Para pemimpin perjuangan, seperti Hadariyah M. dan Akhmad Ruslan mengadakan gerakan bawah tanah. Sementara itu, beberapa organisasi kelaskaran bersatu membentuk Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia Kalimantan (BPRIK). Pimpinan Republik sendiri saat itu dipindahkan ke Pengembangan dan perlawanan pemuda dijalankan melalui Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) di bawah F. Muhani dan Amin Effendi. Pada tanggal 29 Oktober 1945 para pemuda, seperti Amin Effendi, Aminudin, Abd. Kadiruwan, Untung, dan Sabri mengadakan rapat untuk mengadakan serangan tanggal 2 November 1945. Gubernur Pangeran Mohammad Noor waktu itu menyusun organisasi pemerintahan di Yogyakarta. Mulai tahun 1946, dikirimlah ekspedisi dari Pekalongan dan Tegal menuju Kalimantan yang dipimpin oleh Husin Hamzah dengan 55 orang anggota. Dalam sebuah insiden di Sungai Rangas dan Pangkalan Bun, Husin Hamzah gugur. Secara bergelombang kemudian dikirim ekspedisi-ekspedisi yang lain dari Jawa, antara lain rombongan PMC Kapten Mulyono dan Tjilik Riwoet. Tugas mereka adalah menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sementara itu, di kalangan rakyat terbentuk ”Serikat Kerakyatan Indonesia” (SKI) yang dipimpin Dr. Diapari. Tujuannya antara lain melanjutkan perjuangan kemerdekaan di lapangan politik. Pada tanggal 26 Februari 1946 Van Mook berusaha mengadu domba rakyat Kalimantan dengan mengundang wakil-wakil Kalimantan Selatan untuk bermusyawarah di Jakarta. Usaha ini gagal karena peserta rapat banyak mempermasalahkan alasan Belanda memilih utusan Borneo sementara di Jawa ada wakil Borneo, yaitu Ir. Pangeran Moh. Noor. Ada juga yang menginginkan agar musyawarah itu harus dihadiri Sutan Sjahrir. Demikianlah usaha Van Mook mengalami kegagalan.
 

2. Pemerintahan di Sumatra Selatan

Perjuangan pemerintah di daerah Sumatra Selatan memiliki dinamika yang berbeda bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kuncinya terletak pada kepemimpinan yang dikembangkan di daerah. Dr. A.K. Gani selain sebagai residen Palembang, juga sebagai gubernur muda Sumatra Selatan, koordinator subkomandemen untuk seluruh Sumatra Selatan dan wakil menteri pertahanan. Kekuasaan sipil dan militer yang berada di tangannya itu menyebabkan ia mempunyai pengaruh yang kuat. Ia bisa membangun diplomasi dengan tentara Jepang yang berjumlah satu divisi. Ketegangan mulai muncul setelah tanggal 10-15 Oktober 1945, mendarat pasukan Sekutu dari Divisi India ke-26.

Apalagi, setelah Sekutu mengeluarkan maklumat yang berisi bahwa dalam 24 jam semua senjata yang ada di tangan para pemuda harus segera diserahkan kepada Sekutu. Pelan-pelan kekuasaan Jepang pun diambil alih oleh Sekutu. Pada tanggal 8 Desember 1945 Residen Palembang mengirim kawat kepada Kementerian Penerangan di Jakarta tentang perlucutan sepuluh ribu tentara Jepang oleh Sekutu di bawah pimpinan Mayjen Herbert.

 

3. Pemerintahan di Jambi

Pada tanggal 28 Desember 1945 Inggris mendarat di Jambi, tetapi ditahan oleh Komandan TKR Kolonel Abunjani. Perundingan pun diadakan antara tentara Inggris dengan Residen Republik Indonesia Inu Kertopati yang menghasilkan keputusan yaitu tentara Inggris hanya diberi waktu 24 jam untuk melihat korban yang dikubur di Muara Tebo.
 

Demikianlah, insiden demi insiden terjadi di Biliton (21 Oktober 1945), Kotomerapak (19–20 November 1945), Sungai Tanang (20 November 1945), dan lain-lain. Pada bulan Desember 1945 markas Sekutu di Hotel ”Mountbatten” Pekanbaru diserbu pemuda. Bendera Belanda diturunkan dan memicu ketegangan. Untuk meredakan ketegangan itu Gubernur Sumatra berunding dengan Komandan Sekutu Mayor Langley dengan keputusan yaitu bendera Belanda tidak boleh dinaikkan kembali, sebelum tanggal 26 November tentara Belanda harus dikeluarkan dari hotel tersebut, dan semua orang Belanda dipindahkan ke Pekanbaru.

Insiden pemuda dengan Inggris terjadi kembali setelah Mayor Anderson dan Nona Alinghan dari Palang Merah Inggris hilang. Inggris menuduh pemudalah yang menculiknya kemudian mereka membakar habis Kampung Alai, Gaung, dan Sungai Beramas. Pada tanggal 10 Desember 1945 mayat kedua orang itu ditemukan.
 

4. Pemerintahan di Aceh

Di Aceh, usaha mempertahankan kemerdekaan semula dipelopori oleh Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang dipimpin Syamaun Gaharu bersama dengan Abdul Hamid Samalanga, Husein Yusuf, Nyak Neh, Said Usman, Said Ali, dan lain-lain. Susunan pengurus API ini kemudian menjadi cikal bakal TKR. Bersama rakyat mereka berhasil memperdaya tentara Jepang yang memang tengah frustasi. Dengan mudah mereka melucuti senjata Jepang di Sigli (200 pucuk), Seulimeum (180 pucuk), Kutaraja (600 pucuk dengan granat, meriam, dan gudang senjata), Lhokseumawe (600 pucuk), dan Peukan Cunda (60 pucuk). Senjatasenjata itu kemudian diserahkan kepada Residen Aceh Teuku Nya’Arif.

Pada tanggal 3 Desember 1945 terjadi ketegangan antara uleebalang, ulama, dan tentara Jepang. Pokok permasalahannya adalah soal rebutan senjata. Pihak Jepang tetap tidak mau menyerahkan senjata kepada uleebalang ataupun ulama. Akhirnya, Komandan TKR Syamaun Gaharu datang ke Sigli tanggal 4 Desember 1945 untuk berunding. Tentara Jepang hanya mau berunding dan menyerahkan senjatanya kepada pihak pemerintah Republik Indonesia (TKR). Senjata-senjata itu kemudian diangkut ke Kutaraja. Tanpa diduga dari arah Pidie dan Bambi datang 2.000-an rakyat bersenjatakan kelewang, tombak, rencong, dengan memakai tanda daun pucuk kelapa serta berseru ”sabilillah”.
 

Suasana menjadi panas setelah massa menahan Syamaun Gaharu yang dianggapnya menahan rakyat untuk masuk kota. Ia nyaris dibunuh oleh massa malam harinya. Untung Tengku Abdurrakhman Peusangan (wakil ketua umum Persatuan Ulama Seluruh Aceh/ PUSA) datang untuk meyakinkan massa.
 

Selanjutnya, untuk melerai insiden yang lebih besar antara rakyat dengan tentara Jepang, Gubernur Sumatra Mr. Teuku Hassan datang dengan pengawalan TKR dari Bireun. Perundingan diadakan antara kedua belah pihak dengan keputusan antara lain senjata-senjata Jepang hanya boleh diserahkan kepada pemerintah daerah Aceh; tanggung jawab keamanan Kota Sigli tetap berada di tangan pemerintah yang sah, dijaga oleh TKR, polisi, dan alat-alat pemerintah yang lain; rakyatdan uleebalang meninggalkan Kota Sigli dan kembali ke kotanya masingmasing dan jika terjadi suatu insiden dalam pemulangan ini, kepada masing-masing pihak harus bertanggung jawab. Tentara Jepang pun meninggalkan Aceh tanggal 10 Desember 1945.

5. Pemerintahan di Sulawesi Selatan

Upaya NICA untuk mencengkeram wilayah Sulawesi berhasil setelah mereka membujuk Najamudin Daeng Malewa. Hal ini dilakukan setelah membujuk Gubernur Ratulangi dan Tajudin Noor mengalami kegagalan. Dengan ditawari posisi yang tinggi, dengan gaji yang tinggi, dan tidak dianggap sebagai penjahat perang, Malewa mau melakukan apa pun perintah NICA. Ia antara lain berpidato melalui radio Hilversum untuk membentuk opini dan mempengaruhi rakyat. Akibatnya, Malewa dicap sebagai pengkhianat yang terus diburu oleh rakyat. Meskipun begitu, NICA pelan-pelan bisa menegakkan pemerintahannya di Sulawesi. Faktor yang mempermudah adalah tersedianya 49 kompi Belanda untuk daerah-daerah yang diduduki Australia, 2 divisi tentara Australia, 170.000 tentara Jepang, serta liciknya siasat politik yang mereka jalankan. Panglima Tentara Australia Brigadir F.O. Chilton sendiri memihak NICA.

Perjuangan untuk merebut kekuasaan dan pemerintahan pun dijalankan. Kelompok tua dan pemimpin politik bergerak di bidang politik, sementara para pemuda berjuang di medan laga. Pada tanggal 28 Februari 1946 KNI mengajukan resolusi yang ditandatangani Lanto Daeng Pasewang (ketua) dan W.S.T Pondaag (penulis). Isinya antara lain ”Kami tetap teguh menuntut pengakuan kemerdekaan yang bulat bagi negara kesatuan Indonesia, dan negara Sulawesi adalah sebagian yang tidak boleh dipisah-pisahkan dengan tetap setia berdiri di belakang pemerintah agung dari Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Sjahrir.” Gubernur Ratulangi sendiri mengusahakan simpati dunia internasional terhadap pergolakan di Sulawesi. Bersama sejumlah tokoh Sulawesi ia membuat pernyataan yaitu daerah Sulawesi adalah bagian yang tidak terpisah-pisahkan dari Republik Indonesia dan rakyat hanya mengakui pemerintahan republik yang diwakili oleh Gubernur Ratulangi. Pernyataan ini dibawa oleh sebuah delegasi yang terdiri atas Lanto Daeng Pasewang, Pondaag, dan Z. Abidin untuk diberikan kepada panglima tentara Sekutu agar diteruskan kepada UNO. Pernyataan tersebut kemudian dimuat di koran-koran Australia dan Amerika, sementara gubernur mengutus Mamesah untuk menyampaikan pernyataan itu kepada Perdana Menteri Sutan Sjahrir.
 

Itulah sekelumit materi pelajaran sejarah tentang perjuangan pemerintah di berbagai daerah dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita kini bisa mengetahui kondisi pemerintahan kita pada awal-awal kemerdekaan. Belum sempat menata struktur dan organisasi pemerintahan dari pusat hingga daerah, perjuangan harus dilalui untuk mempertahankan kemerdekaan yang terancam NICA. Tidak mengherankan apabila beberapa gubernur yang diangkat oleh presiden pada masa awal kemerdekaan ini masih berkantor dan mengendalikan pemerintahannya dari Jawa terutama Yogyakarta.

sumber

√ Peristiwa-Peristiwa di Bidang Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan RI & Usaha Mengatasinya

Peristiwa-Peristiwa di Bidang Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan - Pengakuan kedaulatan ternyata belum bisa menyelesaikan perjuangan yang dijalankan bangsa Indonesia. 

Belanda meninggalkan beban utang luar negeri kita sebesar Rp1,5 miliar dan utang dalam negeri sejumlah Rp2,8 miliar. Defisit pemerintah waktu itu sejumlah Rp5,1 miliar. 

Ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi beban tersebut.

1. Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat Nomor PU I tanggal 19 Maret 1950. Dengan dasar keputusan ini pemerintahan Kabinet Hatta melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp5,00 ke atas sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijakan ini biasa disebut sanering. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas Baru. Kebijakan menteri keuangan itu sendiri menuai banyak kritikan sehingga mendapat sebutan Gunting Sjafruddin.
2. Pemerintah mengajukan pinjaman kepada negara-negara luar. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp1,6 miliar dan dari negeri Belanda sebesar Rp200.000.000,00. Pinjaman-pinjaman itu bisa digunakan untuk mengurangi defisit.
3. Pemerintah berusaha mendapatkan kredit dari luar negeri. Kredit tersebut akan digunakan untuk pembangunan prasarana ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengirim Misi Djuanda. Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda dikirim ke Amerika Serikat dan mendapat kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah $ 100.000.000. Dari jumlah tersebut $ 52.245.000 di antaranya digunakan untuk membangun proyek-proyek pengangkutan otomotif, pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara.

Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Mulai tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang. Saat itu volume perdagangan internasional mengalami penurunan. Indonesia sendiri tidak memiliki barang-barang ekspor lainnya kecuali hasil perkebunan. Hal itu diperparah dengan semakin tingginya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran ini dilatarbelakangi adanya ketidakstabilan situasi politik, perluasan program pemerintah, dan biaya untuk operasioperasi keamanan dalam negeri. Kondisi itu menimbulkan defisit anggaran. Oleh karena defisit ini, ada kecenderungan untuk mencetak uang baru. Dampak selanjutnya adalah tingginya laju inflasi yang bisa menghambat produksi karena naiknya upah. Untuk mengatasinya, pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan penghasilan negara. Caranya antara lain dengan meninjau kembali kebijakan moneter dan melakukan nasionalisasi berbagai perusahaan dan aset Belanda.

Pembaruan Ekonomi Nasional Pasca Pengakuan Kedaulatan

Kondisi perekonomian Indonesia yang buruk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pelaksanaan sistem ekonomi kolonial, eksploitasi sumber daya alam pada masa pendudukan Jepang yang berorientasi pada kepentingan perang, atau sebagai akibat peperangan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Keadaan itu diperburuk dengan pelaksanaan taktik perang bumi hangus yang memporakporandakan dunia flora Indonesia. 

Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi.

Pada awal kemerdekaan, terjadi inflasi yang sangat tinggi sebagai akibat tak terkendalinya peredaran uang Jepang. Pemerintah belum bisa melarang peredaran uang Jepang karena belum memiliki mata uang sendiri. Pada waktu itu, pemerintah mengakui beredarnya tiga mata uang, yaitu:

1. Uang De Javanche Bank,
2. Uang Hindia Belanda, dan
3. Uang Jepang.

Keadaan perekonomian Indonesia semakin parah sebagai akibat blokade laut oleh Belanda. Tujuannya adalah ingin menghancurkan RI melalui senjata ekonomi. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Ir. Surachman merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan pinjaman nasional dan telah disetujui oleh BP KNIP. Pinjaman itu diperkirakan mencapai Rp 1,000,000,000.oo yang dibagi menjadi dua tahap. Pinjaman itu akan dikembalikan dalam waktu 40 tahun. Kebijakan itu mendapat dukungan dari rakyat dengan bukti pemerintah mampu menghimpun tabungan rakyat sebesar Rp 500,000,000.00.

Ternyata, keadaan perekonomian tersebut terus memburuk karena berbagai kebijakan Belanda yang mencampuri urusan Indonesia. Misalnya, Belanda mengeluarkan uang NICA untuk mengganti Jepang. Sementara, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Kemudian pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada 5 Juli 1946, mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC). Di samping itu, pemerintah berhasil menyelenggarakan Konferensi Ekonomi yang pertama. 

Konferensi ini menghasilkan beberapa kebijakan, seperti:

1. Pembentukkan Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakalnya Bulog;
2. Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN);
3. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani.

Baca Pelajaran Sejarah Lainnya : Pengaruh Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Bangsa Indonesia

Sejak pengakuan kedaulatan, pemerintahan Indonesia dihadapkan dengan masalah gawat yang bertalian dengan dipertahankannya dominasi Belanda atas ekonomi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam KMB, pihak Indonesia telah menyetujui untuk menghormati hak-hak dan mengakui kepentingankepentingan perusahaan Belanda di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemerdekaan ekonomi belum tercapai karena beberapa sektor ekonomi Indonesia yang strategis masih dikuasai dan dikendalikan perusahaanperusahaan swasta Belanda. 

Ada lima perusahaan swasta Belanda yang memegang monopoli kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu:

1. Jacobson dan van den Berg,
2. Internatio,
3. Borneo-Sumatera Maatschappiy (Barsumij),
4. Lindeteves, dan
5. Geo Wehry.

Kelima perusahaan itu sering disebut sebagai “the big five”, terutama karena sebagai pemegang monopoli kegiatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan keadaan tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk mengurangi kekuasaan perusahaanperusahaan swasta Belanda dalam mengeksploitasi sumber alam Indonesia, dan sekaligus mendorong dan mendukung perkembangan perusahaan swasta pribumi Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa keadaan perekonomian Indonesia yang kurang menguntungkan pada revolusi fisik merupakan bukti pelaksanaan sistem ekonomi kolonial. Pada masa kolonial eksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia dilakukan oleh dan untuk kepentingan penjajah. Atas dasar pemikiran di atas, maka kepemilikan asing dan non pribumi, khususnya orang Belanda dan juga Cina atas aset-aset produktif Indonesia dan pengendalian ekonomi Indonesia harus dikurangi atau dihapus sama sekali.

Secara umum, bangsa Indonesia belum memiliki konsep pembangunan ekonomi nasional yang jelas. Beberapa pemimpin nasional yang berpengaruh menganjurkan pengembangan ekonomi nasional menurut pola sosialis untuk menggantikan struktur ekonomi kapitalis yang eksploitatif yang telah diwarisi dari zaman kolonial. Sementara, Dr. Sumitro Djojohadikusumo (Menkeu Kabinet Natsir) menyatakan bahwa pembaruan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional harus dilakukan dengan menghidupkan kegiatan perdagangan dan menumbuhkan kelas pengusaha.

Pada waktu itu, keadaan pengusaha pribumi sangat lemah dan pengusaha non pribumi sudah kuat kedudukan dan modalnya. Oleh karena itu, Sumitro menggagas gerakan benteng, yaitu melindungi pengusaha pribumi dalam persaingan dengan pengusaha non pribumi dengan memberikan kredit. Berkaitan dengan gagasan tersebut, pemerintah mengucurkan dana pinjaman yang diberikan kepada 700 pengusaha pribumi. Di samping itu, pemerintah melaksanakan industrialisasi yang dituangkan dalam Rencana Sumitro, dengan sasaran:

• Mengembangkan industri dasar dengan mendirikan pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan.
• Meningkatkan produksi pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing.

Usaha mengatasi krisis moneter dilakukan pula oleh Kabinet Sukiman dengan cara nasionalisasi De Javanche Bank. Kendati mengalami krisis moneter, pemerintah melalui Menteri Keuangan Yusuf Wibisono masih memberikan perhatian kepada para pengusaha dan pedagang nasional golongan ekonomi lemah. Dengan pemberian bantuan itu diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume import. Seiring dengan peraturan membagi dua uang kertas, diadakan pula peraturan sertifikat deviden, suatu usaha untuk memberikan dasar yang sewajarnya bagi nilai rupiah. Sertifikat-sertifikat itu tidak pernah diperjualbelikan sebagai kertas berharga yang sebenarnya. Nilainya ditentuan oleh bank dan uang yang diterimanya diberikan atau dibayarkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Pada masa Kabinet Ali-Wongso, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo melaksanakan sistem ekonomi baru yang disebut Sistem Benteng sebagaimana digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo. Sistem ini sering disebut sebagai Sistem Ali-Baba. Ali untuk menggambarkan pengusaha pribumi, sedang Baba untuk menggambarkan pengusaha non pribumi, khususnya Cina. Menurut Iskaq, pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha non pribumi dalam memajukan perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan menyediakan kredit melalui bank. Namun, sistem mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih piawai dari pengusaha pribumi.

Akibat sanering uang yang dilakukan pemerintah pada zaman Ir. Djuanda, yaitu penarikan uang dari peredaran. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan berhasil menarik sekitar Rp 1,5 milyar. Dengan uang itu dapatlah pemerintah membayar sebagian utangnya kepada Bank Sentral, untuk membiayai defisit anggaran. Pemerintah selalu mengambil uang muka dari De Javanche Bank (kini Bank Indonesia). Melalui cara tersebut sebagian uang muka dapat dibayar kembali. Dengan demikian, penyelesaian utang pemerintah dilakukan dengan pinjaman ‘paksaan’.

Pada masa demokrasi liberal, Indonesia sering ditimpa gelombang pemogokan. Walaupun begitu perdagangan luar negeri masih berkembang baik. Bahkan, waktu itu Indonesia mampu membeli valuta asing sebagai simpanan. Simpanan valuta ini dapat dijual kembali, jika keadaan memaksa seperti pada pertengahan bulan Nopember 1952 Indonesia mulai menjual emasnya. Merosotnya cadangan emas itu menyebabkan nilai dasar barang ekspor Indonesia menjadi buruk. Di samping itu, untuk mengurangi inflasi pemerintah harus menyediakan barang sebanyak-sebanyaknya.

Usaha pemerintah Indonesia untuk menuju ekonomi nasional, ternyata tidak mudah. Adanya peristiwa Tanjung Morawa (tahun 1952) menyebabkan Kabinet Wilopo jatuh. Peristiwa Tanjung Morawa menimbulkan heboh yang demikian besar. Jatuhnya Kabinet Wilopo dan munculnya kabinet baru di bawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo I menandakan suatu tahap baru dalam kebijaksanaan anti penanaman modal asing yang lebih militan. Hal ini antara lain terlihat dari usaha “Indonesianisasi” yang lebih intensif, misalnya dengan bantuan pemerintah Indonesia kepada pengusaha-pengusaha pribumi untuk mengambil alih bagian yang lebih besar dari berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan impor, perbankan, perkapalan dan penggilingan beras, yang dikuasai kepentingan ekonomi Belanda dan Cina.

 Tanjung Morawa adalah suatu daerah kecamatan di Sumatera Timur di mana terdapat perkebunan yang dimiliki oleh asing, khususnya tembakau. Pada jaman Jepang, perkebunan itu ditinggalkan oleh kontraktornya dan oleh rakyat (dengan dorongan Jepang) perkebunan inidigarap untuk tanaman bahan makanan. Atas dasar isi perjanjian KMB, para kontraktor menuntut kembali hak atas tanah perkebunannya, dan pemerintah Republik Indonesia menyetujui tuntutan mereka. Karena tanah perkebunan itu dapat menghasilkan devisa yang diperlukan, maka kesanggupan pemerintah untuk menjamin modal asing yang ditanam di Sumatera Timur tadi diharapkan akan menarik lebih banyak modal asing yang ditanam di Indonesia. Petani banyak yang protes, tetapi disambut polisi dengan tembakan yang menyebabkan beberapa petani tewas.

Sebagai daerah bekas jajahan Belanda, Indonesia tidak memiliki banyak ahli, sehingga usaha mengganti sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Hal tersebut mendorong lahirnya berbagai kebijakan pemerintah mengalami defisit keuangan sehingga cenderung melahirkan kebijakan untuk mencetak uang baru yang menimbulkan inflasi. Inflasi dapat menghambat produksi dikarenakan adanya kenaikan upah. Pemimpin-pemimpin nasional yang lebih pragmatis menyadari bahwa PMA baru memang harus ditarik ke Indonesia untuk mengembangkan sumber-sumber daya alam Indonesia dan mendirikan industri modern yang disertai berbagai amandemen.

Undang-Undang PMA melarang PMA dalam beberapa kegiatan ekonomi, seperti pekerjaan umum, pertambangan, dan lapangan usaha lainnya di mana umumnya pengusaha-pengusaha pribumi bergerak. Meskipun pemilikan saham mayoritas tidak dilarang, namun Undang-Undang PMA ini menegaskan bahwa usaha patungan dengan mitra Indonesia akan diberikan prioritas. Situasi politik yang kacau, dan terutama nasionalisasi semua perusahaan Belanda bertalian dengan konflik mengenai status Irian Barat, jelas tidak menguntungkan usahausaha menarik arus PMA baru ke Indonesia. Malahan keadaan politik yang makin radikal dan makin anti kehadiran PMA di Indonesia, maka pada tahun 1959 Presiden Sukarno mencabut UU PMA tahun 1958. Usaha perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, dilancarkan pula lewat bidang ekonomi.

Pada tanggal 18 Nopember 1957 diadakan rapat umum di Jakarta. Rapat umum ini kemudian diikuti dengan aksi pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Pada tahun 1957 pemerintah segera mengambil tindakan antara lain :

1. Melarang beredarnya semua terbitan dan film yang berbahasa Belanda,
2. Penerbangan Belanda KLM dilarang mendarat dan terbang di atas wilayah Indonesia,
3. Mulai 5 Desember 1957 semua kegiatan Konsul Belanda di Indonesia diminta dihentikan.

Setelah itu terjadi pengambilalihan (nasionalisasi) modal dan berbagai perusahaan milik Belanda, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Berhubung waktu itu dalam keadaan darurat, militer berperan desar dalam nasionalisasi.

Beberapa contoh perusahaan yang diambilalih oleh Indonesia antara lain:

• Perbankan seperti Nederlansche Handel Maatschappy (namanya kemudian menjadi Bank Dagang Negara).
• Perusahaan Listrik Phillips.
• Beberapa perusahaan perkebunan.

√ CARA MEMBUAT MAGNET DAN SIFAT MAGNET (Pelajaran Kelas 9)

4.1 Menyelidiki gejala kemagnetan dan cara membuat magnet.

1. SIFAT KUTUB MAGNET 
• Magnet adalah benda yang dapat menarik besi atau baja.
• Kutub Magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar.
• Kutub Magnet ada dua, yaitu: Kutub Utara dan Kutub Selatan.
• Kutub-kutub magnet yang senama didekatkan akan tolak-menolak.
• Kutub-kutub magnet yang tak senama didekatkan akan tarik-menarik.
• Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kutub magnet tergantung pada jarak kutub-kutub tersebut.
• Semakin dekat, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak semakin besar. Semakin jauh, gaya tarik-menarik atau tolak menolak semakin kecil.
2. CARA MEMBUAT MAGNET
• Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok, arus listrik, dan induksi.
• Besi dan baja merupakan bahan yang dapat dibuat menjadi magnet.
• Kemagnetan besi bersifat sementara, sedangkan kemagnetan baja tahan lama.
3. CARA MENGHILANGKAN SIFAT KEMAGNETAN
• Benda magnet dapat hilang sifat kemagnetannya jika benda tersebut dipukul-pukul, saling bersentuhan, dan dipanaskan.
• Kemagnetan dapat dijaga agar tidak lekas hilang dengan sepotong besi lunak yang disebut jangkar magnet.
• Jangkar magnet berfungsi sebagai penyerap garis-garis gaya magnet.
4. TEORI KEMAGNETAN BUMI
• Bumi merupakan magnet yang sangat besar.
• Kutub Utara magnet bumi berada di dekat kutub selatan bumi, dan Kutub Selatan magnet bumi berada di dekat kutub utara bumi.
• Terjadinya magnet bumi akibat rotasi bumi yang menimbulkan arus listrik dalam inti bumi.
• Dekliinasi adalah sudut yang dibentuk jarum kompas dengan arah utara-selatan yang sebenarnya.
• Inklinasi adalah sudut yang dibentuk jarum kompas dengan arah mendatar dengan bidang datar.
5. SIFAT MEDAN MAGNET DISEKITAR KAWAT BERMUATAN LISTRIK
• Hans Christian Oersted menyatakan di sekitar arus listrik terdapat medan magnet.
• Medan magnet di sekitar kawat bermuatan listrik ditentukan dengan kaidah Tangan Kanan, "Bila ibu jari tangan kanan menunjukkan arah arus maka arah garis gaya sama dengan jari-jari yang digenggamkan".
• Medan magnet di pengaruhi oleh kuat arus dan jarak. Semakin besar kuat arus semakin besar medan magnetnya, semakin dekat jaraknya semakin besar medan magnetnya.

4.2 Mendeskripsikan pemanfaatan kemagnetan dalam produk teknologi.

1. CARA KERJA ELEKTROMAGNETIK
• Solenoida adalah kumparan kawat penghantar yang jumlah lilitannya banyak.
• Jika solenoida dialiri arus listrik, timbul magnet dari setiap lingkaran kawat yang cukup kuat dan jika solenoida diisi inti besi dan dialiri arus listrik, timbul magnet yang jauh lebih kuat.
• Elektromagnetik adalah magnet yang dibuat dengan arus listrik.     
  
2. PENERAPAN ELEKTROMAGNETIK  DALAM PRODUK TEKNOLOGI
• Elektromagnetik mempunyai banyak kegunaan, antara lain:
• Alat pengangkat benda-benda yang terbuat dari besi
• Bel listrik
• Pesawat telepon
• Telegrap
• Relai
3. PENGGUNAAN GAYA LORENTZ PADA ALAT LISTRIK SEHARI-HARI
• Gaya lorentz adalah gaya yang timbul pada penghantar berarus listrik di dalam medan magnet.
• Sifat gaya lorentz banyak dimanfaatkan untuk membuat beberapa alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, misalnya:
• Motor listrik
• Alat ukur listrik